Jaman Kemerdekaan

 Kelenteng Dasun Lasem

Setelah era kemerdekaan, dijaman orde lama (1945-1966) ketika kepala negaranya masih presiden Soekarno, orang Tionghoa mendominasi perdagangan yang tidak hanya eceran termasuk juga eksport dan import yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa kulit putih. Sebagai kelanjutan peristiwa bulan Oktober 1965, seperti yang telah disebutkan di pendahuluan, muncul gerakan anti Cina yang demikian kuat. Di Jaman Orde Baru inilah (1966-1998) orang Tionghoa harus melebur kebudayaannya dan didorong untuk berasimilasi dengan warga Pribumi.

Kini jumlah Orang Tionghoa mencapai 5% dari julah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Tetapi jumlah yang kecil ini menguasai 75% dari aset ekonomi nasional. Pecinan selalu menjadi pusat kota dimana daerah perdagangan berada. 8)

Dapat disimpulkan bahwa sejarah orang Tionghoa di pulau Jawa adalah sejarah yang sangat tua, mungkin setua kota-kota di pantai utaranya. Pertama-tama, sebelum datangnya Belanda, mereka hidup berdampingan dengan kekuatan politik raja-raja Pribumi. Masa-masa kegelapan muncul setelah kedatangan bangsa belanda yang menguasai pantai utara Jawa. Mereka menjadi korban pemerasan, pembunuhan dan kambing hitam dari persoalan politik yang dihasilkan oleh kolonialisme. Bahkan sampai dijaman orde barupun mereka menduduki posisi yang sangat lemah didalam percaturan politik di Indonesia. Pada jaman orde baru keterlibatan mereka didalam urusan politik selalu dihalangai oleh pemerintah yang secara ekslusif dikuasai oleh golongan Pribumi. Dalam kondisi politik yang telah berlangsung berabad-abad ini, apa yang terjadi pada kebudayaan dan arsitektur mereka? Apakah tidak ada akulturasi tingkat yang besar yang terjadi – satu proses yang mungkin harus dilacak kembali sebelum masa kolonial yang berdampak pada sejarah yang panjang dari pengaruh timbal balik dan pertukaran budaya antara orang Tionghoa dan Pribumi? Ataukah orang Tionghoa demikian eksklusif dan selalu menjadi “yang berbeda di wilayah ini”? Tapi, yang jelas sejak jaman Reformasi telah terjadi perubahan besar  kearah yang positif dalam kehidupan berbangsa bagi orang Tionghoa.

Walaupun didalam sejarah - menurut Onghokham seorang pakar sejarah - orang Tionghoa sebagai kelompok tak pernah menguasai politik, banyak diantaranya sebagai individu mampu tampil dalam posisi penting didalam pemerintahan kerajaan Jawa. Lagi di tahun 1811, selama periode transisi dari pemerintah kolonial Belanda  ke Inggris, di Jawa Timur seorang Tionghoa membeli dan kemudian memerintah satu wilayah. Tak lama setelah itu dia menaikkan pajak yang diberontak oleh rakyatnya. Orang Tionghoa ini mati didalam pemberintakan tadi. 9)

Berdasarkan kenyataan diatas, argument utama dari tulisan ini adalah: Orang Tionghoa dengan rumah tokonya dan dengan daerah perbelanjaan merupakan awalan pembentukan kota yang dikenal sebagai tempat perdagangan, memperantarai berbagai daerah produksi walaupun tak pernah memerintah daerah permukimannya.

Suasana politik di Jawa pada waktu itu yang melarang orang Tionghoa memiliki tanah pertanian, memaksa orang - orang Tionghoa menjadi pedagang yang tangguh. Padahal di tanah leluhurnya mereka adalah petani yang tergantung pada alam. Walaupun kekuatan ekonomi mereka sangatlah menonjol, menagap mereka tak pernah ikut memerintah negara ini?

---

8) KOTKIN, 1993; 180.

9) ONGHOKHAM, 1983: 35.

Jaman Belanda

Kelenteng Dasun Lasem

Orang Belanda pertama datang di pulau ini tahun 1595-1596 setelah berlayar melewati semenanjung Harapan di Afrika Selatan. Mereka membeli rempah-rempah dan membawanya ke Eropa. Untuk menghindari persaingan di antara mereka, didirikanlah V.O.C (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) di tahun 1602. 3) Markas VOC pertama kali didirikan di Ambon. Berhubung dengan semakin meluasnya wilayah yang dikuasai, markas tadi di pindahkan ke Jayakarta yang kemudian dinamai Batavia yang sekarang disebut Jakarta (gambar 0.2). Diawal abad 19 V.O.C mengalami kebangkrutan. Sebagai gantinya, pemerintah kolonial Hindia Belanda didirikan dengan ibukotanya Batavia. Pulau Jawa kemudian dibagi menjadi tiga bagian administratif: Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di tahun 1740 pemerintah Belanda melarang kedatangan para imigran dari Tiongkok dan mereka yang tidak memiliki ijin kerja dideportasikan ke Ceylon dan semenanjung Harapan. Peraturan ini menciptakan keresahan dikalangan orang Tionghoa yang sering terkena pungli oleh pejabat Belanda. Untuk menghindari nasib yang semakin buruk, orang Tionghoa di Batavia mengadakan pemberontakan. Tentu saja dengan kekuatan tentara yang dilengkapi dengan bedil, Belanda dapat menindas pemberontakan ini.4) Sebagai akibatnya sekitar sepuluh ribu orang Tionghoa dibunuh dan dianiaya. Untuk menyelamatkan diri, banyak orang Tionghoa lari dari Batavia ke berbagai Pecinan di Timurlaut Jawa Tengah.

Walaupun demikian pembantaian ini tidak menghentikan migrasi orang Tionghoa dari Tiongkok Selatan ke pulau Jawa. Para pendatang baru ini adalah petani miskin yang gagal didalam perlawanannya terhadap pemerintahan Ching. Penduduk Tiongkok Selatan pada waktu itu selalu menganggap pemerintah Ching yang berasal dari Manchu sebagai penjajah tanah airnya. Sialnya di pulau Jawa belanda tidak mengijinkan mereka mengelola lahan pertanian di daerah pedesaan. Menghadapi keadaan yang dilematis ini, tiada jalan lain kecuali berdagang. 5)

Akibat tekanan dari pihak Belanda inilah yang menyebabkan setiap orang Tionghoa pada waktu itu bekerja sebagai pedagang perantara yang menjembatani para importir kulit putih dan Pribumi yang berdagang eceran di pasar. Selain itu orang Tionghoa ini juga berperan mengumpulkan hasil-hasil bumi dari daerah pedalaman dan menjualnya kepada para exporter kulit putih.

Di akhir abad ke 18, Belanda menjual hak untuk mengumpulkan pajak toll dan pasar kepada orang Tionghoa. Kepada para kapten Tionghoa juga diberi hak untuk menjual candu yang sebagian besar di konsumsi oleh masyarakat Pribumi.6) Di satu pihak pajak-pajak dan perdagangan candu menyengsarakan golongan Pribumi – yang setiap hari melewati gardu toll untuk menuju ke pasar dan banyak yang hidupnya tergantung dengan candu. Di lain pihak pajak-pajak dan perdagangan candu tadi memberikan kemakmuran kepada orang Tionghoa. Sebagai akibatnya tibul rasa permusuhan dari orang Pribumi terhadap orang Tionghoa, lebih dari pada rasa permusuhan terhadap orang Belanda. 7)

Walaupun di akhir abad ke 19 pengumpulan toll dan pajak diambil alih oleh pemerintah Belanda dan perdagangan candu dilarang, kedudukan orang Tionghoa sebagai pedagang perantara tetap memberikan perasaan permusuhan dari pihak Pribumi. Apalagi, posisi sebagai pedagang perantara ini semakin kuat hingga di abad ke 20.

Mereka (orang Tionghoa) merupakan golongan menengah antara Belanda yang menjadi golongan atas dan Pribumi yang berada di bawah. Bagi para pedagang Pribumi yang santri orang Tionghoa ini adalah saingan yang demikian kuat untuk dikalahkan. Akibat dari persaingan perdagangan inilah di tahun 1912 muncul kerusuhan anti Cina di beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejak saat itulah orang Tionghoa sebagai satu kelompok etnis minoritas menghadapi permusuhan dari kelompok etnis mayoritas Pribumi yang berbeda agama.

Selama pendudukan jepang, orang Belanda di internir kedalam kamp-kamp yang kondisinya sangat buruk sehingga banyak dari mereka yang meninggal dunia. Di tahun 1945 Republik Indonesia diproklamasikan dengan wilayah seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Setelah Perang Dunia kedua berakhir, orang Belanda yang bebas dari kamp tidak dapat kembali menguasai negeri dengan mudah. Mereka melancarkan perang agresi untuk merebut kembali kekuasaannya atas Indonesia. Melalui perjuangan yang gigih dari putraputra bangsa, akhirnya Belanda dengan terpaksa mengakui Indonesia yang merdeka di tahun 1949.

Orang Belanda yang telah hidup di Indonesia selama berabad-abad harus memilih apakah tetap tinggal di Indonesia sebagai Warga negara Indonesia atau pergi ke Belanda sebagai warga negara Belanda. Karena mereka kehilangan kedudukan yang penting dan ketakutan akan rasa permusuhan dari orang Indonesia, sebagian besar memilih untuk pergi ke Belanda. Rumah-rumah mereka diambil alih oleh pemerintah Indonesia dipergunakan sebagai kantor pemerintahan, militer atau dibiarkan kosong.

---

3) MULJANA, 1968, pp 254 dan OUD-ALBLAS, 1986

4) LIEM, 1933: 29-30.

5) ONG dalam TAN 1979: 30 - 39

6) CAREY, 1986: 65.

7) CAREY, 1986: 7-8

Sejarah Orang Tionghoa

Kelenteng Karang Turi

Orang Tionghoa telah berlayar dari Tiongkok Selatan ke pulau Jawa jauh sebelum orang Eropa berlayar ke Timur, sebelum kedatangan orang Portugis di kepulauan Nusantara di tahun 1511 (gambar 0.1). Menurut N.J.Krom, sedini abad 14 telah ada permukiman orang Tionghoa di pulau Jawa yang membentuk koloni kecil di pinggir pantai.1) Mereka mendarat pertama kali di sekitar Pantai Timurlaut Jawa Tengah yang sekaligus menjadi menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara (gambar 0.3).2)

Mereka datang ke pulau Jawa sebagai pedagang yang membawa porselain dan sutra untuk ditukar dengan beras dan hasil pertanian yang lain. Karena mereka datang ke pulau ini dengan perahu yang kecil dan tergantung oleh angin musim, mereka harus menunggu angin Utara agar dapat pulang ke kampung halaman. Selama waktu menunggu di Pulau Jawa inilah mereka sering terpikat oleh wanita setempat dan membangun keluarga. Lama kelamaan terbentuklah permukiman orang Tionghoa – disebut Pecinan – yang berdampingan dengan rumah atau kraton penguasa Pribumi.

Di abad 14 itu para pribumi masih beragama Hindu dan beribadah di candi. Sementara itu para pendatang dari Tiongkok menganut Konfusius, Budha,dan Tao dengan kelentengnya. Dua etnis ini hidup berdampingan dengan damai.

Di abad ke 15, agama Islam mulai tersebar di Pulau Jawa dan kebudayaan Hindu mengalami kemunduran. Bersama dengan itu muncul pedagang Pribumi yang hidup di daerah yang disebut sebagai Kauman dan terletak berdekatan dengan Pecinan. Di Timurlaut Jawa tengah Raden patah mendirikan kesultanannya diikuti dengan semakin banyaknya pengikut agama Islam. Tetapi orang Tionghoa tetap bertahan pada kebudayaannya. Walaupun kedua etnis ini memeluk agama yang berbeda, mereka tetap hidup berdampingan dengan damai.

1) CAREY, 1986: 86

2) VASANTI, dalam KOENTJARANINGRAT, 1990: 355